Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pendataan penduduk delineasi IKN pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami dengan BPS siapkan perangkat pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delineasi IKN,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pelatihan yang diadakan bersama BPS di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.
“Pendataan penduduk sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat,” tambahnya lagi.
Sebagai langkah awal dilakukan pelatihan yang diikuti 802 peserta berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara dan BPS Kutai Kartanegara.
Pelatihan dibagi dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh 388 peserta dan gelombang kedua oleh 414 peserta.
Akurasi dan integritas dalam proses pendataan penduduk sangat penting karena Otorita belum punya data dasar di wilayah delineasi IKN, langkah pendataan penduduk dilakukan bukan mengambil sampel, tetapi merupakan data dasar.
Basuki Hadimuljono menegaskan, petugas pendataan harus punya semangat integritas tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi dan ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya karena apabila data salah berimbas kepada kebijakan juga akan salah.
Sementara Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menambahkan, keberlanjutan sistem kependudukan berbasis teknologi juga sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis data aktual.
“Pendataan penduduk penting untuk mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan,” kata Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan.
Data dasar pertama mencakup populasi penduduk dan karakteristik demografi warga di wilayah delineasi IKN, merupakan data dasar yang menjadi akar bagi sejarah penting ibu kota negara Indonesia baru.
Pelatihan diberikan sebagai langkah awal pendataan penduduk, kata Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Yusniar Juliana, agar semua petugas melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data di lapangan dengan akurat dan seragam.